Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan sejumlah langkah akan dilakukan untuk menjaga kondisi keamanan selama Pemilu 2024.
Pertama, memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap tahapan pemilu, kata Widada dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (19/6).
Langkah kedua, menyusun Indeks Potensi Kerentanan Pemilu (IPKP) untuk kepentingan operasional, dilakukan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), katanya.
“Pendekatan kami adalah untuk (mendeteksi) potensi gangguan keamanan dan ketertiban seperti apa yang akan terjadi,” kata Komjen.
Widada menjelaskan, pendekatan pengamanan polisi akan berorientasi pada risiko gangguan ketertiban umum dan keamanan, sehingga memungkinkan masukan yang lebih baik kepada atasan, mengingat rencana operasi pengamanan pemilu.
Polri telah melakukan pemetaan risiko pemilu pada Februari 2023, yang menyimpulkan bahwa Jawa Timur dan Papua merupakan wilayah dengan kondisi keamanan paling rentan pada Pemilu 2024, ujarnya.
Namun, kondisinya terus fluktuatif dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dia menegaskan, indikator untuk menilai kerawanan daerah pada pilkada sama dengan tahun 2019.
Sementara itu, Komjen menegaskan, Polri akan bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Polri juga akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, dan adat untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan damai serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, tandasnya.
BACA JUGA : DI INDONESIA TELAH BERUBAH BEBERAPA KHAWATIR AKAN ADANYA SERANGAN BALIK TERHADAP KEBEBASAN
"Termasuk memantau media sosial terkait hoaks dan ujaran kebencian serta melakukan aksi intelijen untuk mengantisipasi dan mencegah agar tidak beredar dan menimbulkan polarisasi di masyarakat," kata Widada.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan komitmennya untuk memberikan informasi seputar Pemilu 2024 kepada semua pihak, terutama wartawan.
"Kami membuka akses langsung ke sumbernya, pimpinan KPU. Ini komitmen kami," kata Kepala Divisi Humas dan Informasi Publik KPU Reni Rinjani di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pimpinan KPU juga kerap mengundang wartawan untuk mempersilakan bertanya atau mengkonfirmasi apapun.
Usai menghadiri kick off acara "Workshop Peliputan Pemilu 2024", Rinjani mengatakan keterbukaan pimpinan KPU dalam memberikan informasi akan memastikan akurasi pemberitaan Pemilu 2024.
Kabid juga mengajak warga untuk mengakses website KPU di kpu.go.id atau memantau kanal media sosial resmi KPU untuk mendapatkan informasi yang benar dan faktual seputar pilkada.
“Situs resmi KPU atau seluruh kanal media sosial KPU hanya akan memberikan informasi yang benar. Kalau mencari informasi yang benar, akses saja,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan pihaknya berupaya membangun kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan etika jurnalistik.
Ia menginformasikan, workshop peliputan pemilu diharapkan dapat mengedukasi peserta agar pemberitaan seputar pemilu tidak menimbulkan kebingungan atau kehebohan masyarakat.
Rahayu juga mengingatkan seluruh insan pers untuk menjalankan peran pers sebagai instrumen demokrasi dengan mengutamakan kepentingan rakyat dalam meliput pemilu tahun depan.
Sementara itu, Komisioner Dewan Pers Totok Suryanto mengatakan lokakarya yang diikuti oleh 11 konstituensi Dewan Pers ini akan berlangsung di lebih dari 20 lokasi secara nasional.
Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta (KPU DKI) bermitra dengan dinas pendidikan setempat untuk mensosialisasikan pemilu 2024 di kalangan siswa SMA di ibu kota.
“Kami mohon informasi disebarluaskan di sekolah-sekolah atau tempat-tempat strategis untuk menjangkau pemilih muda,” kata Wahyu Dinata, Ketua KPU DKI, Senin.
Dinata menekankan pentingnya menginformasikan pemilih muda tentang aspek teknis pemilu 2024, termasuk proses pencoblosan dan mengenal calon.
Dia juga menyoroti pentingnya pemungutan suara dan bagaimana hal itu dapat menentukan pemimpin masa depan mereka.
Lebih lanjut Dinata menekankan perlunya mewaspadai mahasiswa tentang risiko isu-isu sensitif terkait suku, agama, ras, dan hubungan antargolongan selama Pemilu 2024, karena isu-isu tersebut berpotensi menimbulkan konflik.
“Pemahaman tentang pentingnya menggunakan hak pilih sangat penting,” ujarnya.
Ia yakin dengan sosialisasi yang efektif, jumlah mahasiswa yang tidak memilih bisa berkurang.
Selain itu, KPU berencana mengedukasi lebih banyak masyarakat tentang pemilu di berbagai lokasi, termasuk kawasan perumahan dan kompleks apartemen.
Pemkot sudah mengidentifikasi daerah-daerah, termasuk Jakarta Barat, di mana KPU DKI bisa mengedukasi masyarakat tentang Pilkada 2024.
Kasudin II Sudin Pendidikan Jakarta Barat Junaedi mengatakan, pihaknya sudah mendata sekolah-sekolah yang akan dikunjungi komisi tersebut.
"Kami telah mengidentifikasi 8 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Kami akan memprioritaskan sekolah negeri terlebih dahulu," jelasnya.
Junaedi berharap KPU menyebarluaskan informasi tentang Pilkada 2024 ke seluruh sekolah di Jakarta Barat.
Comments